Issu ini penting
karna beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Daerah Propinsi Riau tidak
begitu memprioritaskan anggaran dalam
menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan anak, berbagai fakta juga di
temukan dilapangan misalnya ketika ibu mengandung yang mau konsultasi kesehatan
dan mau melahirkan terlihat prosedur yang berbelit-belit ditambah fasilitas
yang tidak memadai, jika mau dilayani atau langsung ditanggapi maka pasien
harus membayar uang terlebih dahulu dalam jumlah yang besar. Seperti yang diamatkan UU No. 39
Tahun 2009 Tentang Kesehatan untuk urusan kesehatan pemerintah menetapkan
anggaran sebesar 10 %, bahkan untuk di daerah harus lebih dari yang di
tetapkan oleh pemerintah pusat yaitu kisaran 15% keatas baru di katakan sehat.
Pada tahun 2012-2013 melihat
dari belanja urusan Kesehatan yang sangat besar yaitu sebesar Rp;
166.442.882.917,00 namun sayang sekali sebesar Rp: 540.000.000,00 atau 0,32% yang dianggarkan untuk program penanggulangan angka
kematian ibu melahirkan dan anak, itupun
hanya untuk program pegawai kesehatan, bukan untuk penanggulangan langsung
terhadap ibu yang akan melahirkan dan anak. Seharusnya anggaran itu lebih untuk
penanggulangan terhadap ibu yang akan melahirkan dan anak seperti imunisasi
terhadap ibu yang sedang hamil dan perawatan ibu yang telah melahirkan begitu
juga imunisasi terhadap bayi. Seperti
pada table dibawah ini
Tabel: Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak dalam T.a 2012-2014 pada urusan Dinas Kesehatan.
|
No
|
Uraian
|
Belanja
|
||
|
|
Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan
Anak
|
2012
|
2013
|
PPAS 2014
|
|
1
|
Peningkatan kinerja pengelola program
kesehatan dan keluarga
|
120,000,000.00
|
120,000,000.00
|
120,000,000.00
|
|
2
|
Pemantauan pelaksanaan gawat darurat
obstetri neonatal didaerah DTPK gawat
|
300,000,000.00
|
300,000,000.00
|
300,000,000.00
|
|
3
|
Pertemuan evaluasi akselerasi penurunan
kematian maternal dan perinatal Prop Riau
|
120,000,000.00
|
120,000,000.00
|
120,000,000.00
|
|
4
|
Evaliasi bringing rate dan filing rate
serta logistik buku KIA
|
|
|
650,000,000.00
|
|
5
|
Peningkatan kualitas hidup anak
|
|
|
250,000,000.00
|
|
6
|
penguatan kohort bayi dan balita
|
|
|
300,000,000.00
|
|
7
|
Penguatan rujukan kelainan tumbuh
kembang
|
|
|
200,000,000.00
|
|
8
|
Peningkatan cakupan K4 melalui penguatan
P4K dan ANC terpadu
|
|
|
450,000,000.00
|
|
9
|
Evaluasi Jampersal
|
|
|
350,000,000.00
|
|
10
|
Pelacakan kasus kematian ibu
|
|
|
373,135,000.00
|
|
11
|
Peningkatan kapasitas pengelola program
kesehatan ibu
|
|
|
150,000,000.00
|
|
12
|
Fasilitas peningkatan pelayanan KB
berkualitas
|
|
|
200,000,000.00
|
|
13
|
Pengadaan kelas ibu hamil
|
|
|
450,000,000.00
|
|
|
Jumlah
|
540,000,000.00
|
540,000,000.00
|
3,913,135,000.00
|
Terlihat pada tabel diatas, yang dianggarkan dalam APBD dari Tahun 2012-2013 untuk Program menurunkan angka kematian ibu dan anak pada urusan
dinas Kesehatan. bahwa dalam rangka untuk menekan angka kematian ibu melahirkan
pemerintah sama sekali tidak menyentuh langsung pada program pencegahan
kematian ibu melahirkan dan anak atau langsung kepada ibu –ibu hamil dengan
perawatan dan pemberian imunisasi bagi ibu hamil dan bayi, pemerintah malah
banyak program yang yang sifatnya pelatihan dan tanggap darurat bagi pegawai
kesehatan.
Pada tahun 2014
perencanaan anggaran dalam PPAS sangat di apresiasi, melihat alokasi anggaran
untuk peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yaitu sebesar Rp: 3,913,135,000.00
atau sebesar 2% dari total belanja program kesehatan. dengan penambahan sasaran
program yang direncanakan yang bisa dikatakan sudah menyentuh langsug untuk
keselamat ibu dan anak. Tinggal bagaimana realisasinya kedepan.
Penanggulangan untuk penurunan angka
kematian ibu melahirkan dan anak di Propinsi Riau
dari tiga tahun terakhir 2009-2011 mengalami peningkatan,
ini bukti ketidakseriusan pemerintah dalam menekan angka kematian ibu melahirkan dan anak lewat
program-program yang direncanakan, begitu
juga pada tahun 2013 terlihat pada anggaran yang
dialokasikan untuk program menekan angka kematian ibu dan anak tidak seimbang
dengan APBD Riau yang mencapai 8,4 T. Begitu juga dengan Alokasi Anggaran
Kesehatan hanya 6,6% dari Total APBD yang tidak mencapai standar sesuai amanat
UU kesehatan sebesar 10%.
Tabel:
Angka Kematian Ibu, Bayi dan balita Per 1000 kelahiran Propinsi Riau Tahun 2009-2011.
|
No
|
Tahun
|
Angka
kematian Ibu
|
Angka
Kematian Bayi
|
Angka
Kematian Balita
|
|
1
|
2009
|
195,4
|
11,7
|
13,6
|
|
2
|
2010
|
109,9
|
7,9
|
5,6
|
|
3
|
2011
|
122,1
|
11,4
|
8,4
|
Sumber: Profil
kesehatan Propinsi Riau
Angka kematian bayi di Provinsi Riau tahun 2009
tercatat sebanyak 11,7% kematian
dari 1.000 kelahiran, tahun 2010 tercatat sebanyak 7,9% kematian dari 1.000 kelahiran, tahun 2011
tercatat 11,4% kematian dari 1.000 kelahiran. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan di Riau tahun 2009 tercatat 195,36% kematian dari 1000 kelahiran, tahun 2010 tercatat 109,9% kematian dari 1000 kelahiran dan tahun 2011 tercatat
122,1% kematian dari 1000 kelahiran. Sedangkan berdasarkan Standar Nasional untuk menekan
angka kematian ibu dan anak perbandingannya adalah 225 kematian dari 100 ribu
kelahiran hidup (225/100.000) atau jika dibandingkan dari rata-rata nasional
sebesar 125/100.000, ketika di prosentasekan program penurunan angka kematian
ibu melahirkan dan anak di Propinsi Riau hanya sebesar 2,25% dari Standar
Nasional, melihat capaian pemerintah Propinsi Riau pada tahun 2009-2011 angka
kematian ibu melahirkan dan anak masih sangat tinggi, tentu capaian tersebut
disebabkan kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk program keselamatan ibu
melahirkan dan anak yaitu sebesar Rp: 540.000.000 atau sebesar 0,32% dari total
anggaran untuk urusan Kesehatan, artinya pemerintah tidak serius untuk
mengurusi masalah ini. Selain
itu upaya yang dilakukan pemerintah lewat POGI juga berupaya turun ke daerah-daerah
untuk membantu masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas namun belum juga
dirasakan masyarakat secara keseluruhan.
Terlepas
dari itu ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kematian ibu dan anak
meningkat antara lain; untuk di desa-desa ketersediaan dokter kandungan dan
bidan yang sanyat minim bahkan ada
beberapa desa tidak memiliki puskesmas dan juga tidak ada bidan bahkan banyak
masyarakat desa menggunakan jasa bidan kampung/dukun untuk membatu proses
melahirkan, yang mana sesuai dengan SPM Kesehatan bahwa satu bidan atau
dokter hanya bisa melayani
masyarakat sekitar 500 jiwa. kemudian
jarak dengan puskesmas sangat jauh,
sehingga
akses untuk ibu yang akan melahirkan sangat dikhawatirkan saat menuju puskesmas apalagi infrastruktur jalan
rusak sehingga mengakibatkan bagi ibu yang hamil untuk berhati-hati
melewatinya, serta ketersediaan
fasilitas penunjang ibu melahirkan dan perawatan bayi belum memadai yang perlu di
tingkatkan.
Ironis sekali memang jika melihat
penganggaran untuk penanggulangan angka kematian ibu melahirkan dan anak hanya untuk pelatihan pegawai
kesehatan, herannya pemerintah sama sekali tidak memikirkan tentang penyediaan
fasilitas kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan dan anak. Begitu juga pemerintah
harus berperan aktif dalam hal penyediaan fasilitas jaminan kesehatan ibu
melahirkan dan anak.
Kedepan pemerintah
melalui Dinas Kesehatan upaya yang harus dilakukan
ke depan antara lain adalah dengan antenatal care terhadap ibu hamil,
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang profesional, melakukan post
natal care pada ibu pasca melahirkan, imunisasi pada ibu hamil dan balita,
memasang stiker P4K di rumah ibu hamil, kunjungan neo natus (KN1, KN2, dan
KN3), memberikan vitamin A, memberikan pelatihan penanggulangan berat badan
lahir rendah.
Jika di
lihat dari data pilah bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan bisa
terlihat pada tabel dibawah ini, yang mana jumlah laki-laki lebih banyak dari
pada perempuan di Propinsi Riau pada tahun 2012. Ini sangat di sayangkan dari
melihat perbandingan tersebut pemerintah tiak bisa memprioritaskan anggaran
yang lebih besar untuk menurunkan angka kematian ibu dan melahirkan. Seharusnya
ada keseimbangan program antara untuk kepentingan aparatur dengan program
penurunan angka kematian ibu melahirkan dan anak. Disamping itu juga anggaran yang sudah di alokasikan untuk
menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan anak juga tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak terdapat
pelaksaan program tersebut yang tidak transparan dan akutabel, buktinya banyak
program-program yang tidak bisa dinikmati oleh ibu mengandung, ibu melahirkan
dan anak.
Tabel: Data Pilah Laki-laki
dan Perempuan Propinsi Riau Tahun 2012
|
No
|
Kabupaten/Kota
|
2012
|
|
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
||
|
1
|
Kuantan
Singingi
|
159.365
|
150.695
|
|
2
|
Indragiri
Hulu
|
199.895
|
189.021
|
|
3
|
Indragiri
Hilir
|
354.615
|
335.323
|
|
4
|
Pelawan
|
170.680
|
161.395
|
|
5
|
Siak
|
208.599
|
197.251
|
|
6
|
Kampar
|
380.169
|
359.486
|
|
7
|
Rokan
Hulu
|
266.025
|
251.552
|
|
8
|
Bengkalis
|
272.508
|
257.683
|
|
9
|
Rokan
Hilir
|
306.176
|
289.519
|
|
10
|
kepulauan
Meranti
|
94.128
|
89.007
|
|
11
|
Pekanbaru
|
495.764
|
468.795
|
|
12
|
Dumai
|
139.557
|
131.965
|
|
Jumlah
|
3.047.481
|
2.881.692
|
|
Sumber: BPS Propinsi Riau
Kesetaraan gender dalam penganggaran
Jika kita hubungkan dengan masalah
gender memang sangat memprihatinkan
seharusnya pemerintah lebih menitik beratkan anggaran yang lebih banyak
porsinya untuk menyediaan puskesmas dan ketersediaan dokter yang memadai di
desa-desa, sehingga
masyarakat atau ibu yang akan melahirkan lebih mudah mengakses dan terlayani. Melihat
sedikit sekali lokasi anggaran
untuk mengurangai angka
kematian ibu melahirkan,
bagaimana mendorong pemerintah lebih memperhatikan keselamatan dan
kesejahteraan ibu melahirkan dan anak dengan kajian-kajian dan realisasi
anggaran yang jelas. Disamping itu
juga pemerintah seharus bisa mealokasikan anggaran untuk penyediaan Jampersal
dan Jamkesda bagi masyarakat miskin dan kurang mampu yang tepat sasaran.
Sebuah
dilema dengan ketidakmampuan pemerintah dalam penyediaan
fasilitas ibu melahirkan dan anak,
yang
mengakibatkan meninggalnya ibu melahirkan dan anak. Banyak permasalahan dalam
menekankan angka kematian ibu melahirkan dan anak, mulai dari penyediaan
fasilitas memadai,
ketersediaan dokter dan bidan yang tidak
memenuhi standar SPM Kesehatan serta pelayanan dari
pegawai kesehatan yang tidak maksimal
atau terlambat untuk melayani yang bisa membuat angka
kematian ibu melahirkan dan anak semakin meningkat.
Dalam sebuah penganggaran idealnya
harus ada penganggaran yang jelas peruntukkan untuk kepentingan masyarakat
lebih bayak begitu juga untuk
menekankan angka kematian ibu melahirkan dan anak. Selama ini
pemerintah tidak begitu memprioritaskan anggaran yang lebih besar untuk itu.
Jika di bandingkan dengan belanja pegawai jauh lebih besar dari anggaran untuk
keselamatan ibu melahirkan dan penyediaan fasilitas kesehatan.
Kemudian
untuk progaram dan perencaan yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana
pemerintah bisa lebih memberikan anggaran yang lebih atau semacam jaminan
kesehatan yang sifatnya mudah di akses oleh masyarakat menengah kebawah atau miskin dan menyediakan
fasilitas dan tenaga ahli medik agar
bisa tanggap dalam menangani masalah
semacam ini. Misalnya pemerintah mealokasikan
anggaran yang lebih dalam pencegahan
dan penangan kematian
ibu melahirkan dan anak, seperti: semacam pelatihan
tanggap darurat jika mendadak ada pasien yang mau melahirkan. Apalagi jika
melihat postur APBD Riau yang sangat besar,
mustahil
jika pemerintah tidak bisa memprioritaskan program tersebut, namun kenyataannya
adalah pemerintah lebih memprioritaskan anggaran yang lebih besar untuk belanja
pegawai dan infrastruktur kesehatan.
Kemudian untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan anak, program yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan hanya sebatas pelatihan dan evaluasi untuk
aparatur kesehatan saja.
Keluaran/output
Adapun
langkah-langkah yang perlu diambil untuk
menadvokasi masalah ini adalah mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan
anggaran yang lebih besar untuk kesejahteraan
masyarakat dengan memberikan format dan gambaran
kenyataan yang terjadi. Jika memang langkah ini tidak cukup maka kita harus
mengadvokasi lewat jalan litigasi
misalnya menyusun strategi menuntut Perda APBD untuk di judicial review.
kemudian pengawasan dari masyarakat dan NGO yang harus di perlukan sampai
dimana pengelolaan anggaran kesehatan tersebut. Agar terciptanya penganggaran yang responsive gender, seperti:
1. Sosialisasi kesehatan ibu hamil, melahirkan dan bayi.
2. Konsultasi pemberian asupan gizi saat ibu hamil sampai
menyusui dan anak.
3. Penyediaan fasilitas ibu hamil, melahirkan dan
menyusui di setiap puskesmas.
4. Akses kesehatan yang tidak berbelit-belit dan
terjangkau untuk ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi serta program tanggap
darurat.
5. Ketersediaan bidan pendamping desa yang cukup sesuat
SPM kesehatan.
6. Pembangunan Puskesmas dan Pustu untuk desa yang
terisolir.
Perencanaan didalam KUA-PPAS tahun 2014 alokasi
anggaran untuk peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak cukup besar dan
adanya penambahan sasaran program-program untuk keselamatan ibu dan anak,
seperti didalam table diatas yang bisa dikatakan sudah menyentuh untuk
kepentingan ibu melahirkan dan anak. Dan selanjutnya bagaimana penganggaran di
dalam KUA-PPAS ini bisa di kawal sampai pada pengesahan APBD 2014 nantinya,
serta realisasinya bisa tepat sasaran.
Demikianlah hasil analisis tentang potret
kinerja pemerintah Propinsi Riau dalam menekan angka kematian ibu melahirkan dan anak yang masih jauh dari yang diharapkan
masyarakat riau secara keseluruhan. Barangkali tulisan ini bisa menjadi bahan
pertimbangan pemerintah Riau untuk lebih memprioritas anggaran yang Pro Gender.
0 komentar:
Posting Komentar