Ketika
pendapatan jauh lebih besar daripada target itu dianggap sebagai sebuah
prestasi padahal yang harus dipertanyakan bagaimana Pemda menaikan pendapatan
tersebut. seandainya jika untuk mengoptimalisasi pungutan pajak terhadap wajib
pajak juga perlu di pertanyakan mengapa baru pada tahun 2012 baru dilaksanakan
optimalisasi pungutan pajak, lantas untuk tahun-tahun sebelumnya bagaimana
proses pungutan pajaknya, padahal Pemerintah Daerah menjadikan sektor pajak
sebagai tonggak utama dalam meningkatkan pendapatan daerah. Yang anehnya
peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah jauh
lebih besar dari yang di targetkan.
Untuk
melihat besarnya Pendapatan dari berbagai sektor terlihat pada tabel dibawah
ini yang mana realisasi pendapatan mengalami lonjakan dari apa yang di
targetkan, ini menandakan bahwa kinerja pemerintah perlu di apresiasi dalam
menaikan pendapatan namun harus dipertanyakan seperti apa cara pemerintah dalam
menaikan Pendapatan daerah, misalnya dari sektor pajak dan retribusi apakah
optimalisasi pajak dan retribusi atau menaikan tarif pajak dan retribusi
tersebut sehingga bisa membebankan kepada masyarakat terutama masyarakat
kalangan menengah kebawah.
Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan
Daerah pada APBD 2012 Realisasi
|
|||||
No
|
Uraian
|
Target
|
Realisai
|
Bertambah
/Berkurang
|
%
|
1
|
Pendapatan Daerah
|
6.639.251.430.133.500,00
|
6.915.013.944.017,69
|
||
1.1
|
Pendapatan Asli Daerah
|
2.181.221.661.379,00
|
2.656.386.569.446,69
|
475.164.908.067,690
|
121,78%
|
1.1.1
|
Pajak Daerah
|
1.839.779.659.309,00
|
2.058.595.750.963,00
|
218.816.091.654,00
|
111,89%
|
1.1.2
|
Retribusi Daerah
|
10.651.305.400,00
|
12.174.266.003,19
|
1.522.960.603,19
|
114,30%
|
1.1.3
|
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
|
139.301.339.383,00
|
139.601.792.176,90
|
300.452.793,90
|
100,22%
|
1.1.4
|
Lain-lain Pendapatan Daerah yang dipisahkan
|
191.489.357.287,00
|
446.014.760.303,60
|
254.525.403.016,60
|
232,92%
|
1.2
|
Dana Perimbangan
|
3.793.934.763.121,64
|
3.618.842.730.571,00
|
(175.092.032.550,64)
|
95,38%
|
1.2.1
|
Bagi Hasil Pajak
|
559.669.578.600,00
|
502.497.680.044,00
|
(57.171.898.556,00)
|
89,78%
|
1.2.2
|
Bagi Bukan Hasil Pajak
|
2.682.593.900.521,64
|
2.564.673.766.527,00
|
(117.920.133.994,64)
|
95,60%
|
Provisi Sumber Daya Hutan
|
12.032.076.000,00
|
23.746.624.494,00
|
11.714.548.494,00
|
197,36%
|
|
Pertambangan Minyak bumi
|
2.660.076.358.221,64
|
2.524.924.034.394,00
|
(135.152.323.827,64)
|
94,92%
|
|
Pertambangan gas Bumi
|
421.258.400,00
|
380.600.619,00
|
(40.657.781,00)
|
90,35%
|
|
Pertambangan Umum
|
10.064.207.900,00
|
6.620.507.020,00
|
(3.443.700.880,00)
|
65,78%
|
|
1.2.3
|
Dana Alokasi Umum (DAU)
|
489.179.914.000,00
|
489.179.914.000,00
|
-
|
100,00%
|
1.2.4
|
Dana Alokasi Khusus (DAK)
|
62.491.370.000,00
|
62.491.370.000,00
|
-
|
100,00%
|
1.3
|
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
|
664.273.709.000,00
|
639.784.644.000,00
|
(24.489.065.000,00)
|
96,31%
|
Jumlah
|
6.639.430.133.500,64
|
6.915.013.944.017,69
|
275.583.810.517,05
|
104,15%
|
|
Besaran
target Pendapatan daerah tersebut belum mencerminkan kekuatan pendapatan Prop.
Riau yang sebenarnya, nominalnya
terlalu rendah jika ditinjau dari kewajaran tren tingkat pertumbuhan setiap
tahunnya, dari data realisasi APBD 2009 – 2011 dan APBD Murni tahun 2012
Pendapatan daerah rata-rata setiap tahun dapat tumbuh diatas 10 %, untuk itu seharusnya target pendapatan tahun
2013 harus diproyeksi minimal dapat tumbuh dengan tingkat pertumbuhan baik 10 -
15 %.
Besaran target pendapatan
daerah tahun 2012 sebesar Rp: 6.639.251.430.133.500,64- lebih, tentu
masih memungkinkan oleh karena pada APBD Perubahan 2012 untuk kelompok PAD
patut diapresiasi proyeksi pertumbuhanya tahun 2013 cukup tinggi 20,1 %
walaupun mengalami penurunan pada PAD pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp: Rp: 2.224.898.213.374, begitu
juga untuk jenis pendapatan Retribusi menurun dibanding realisasi tahun 2011
demikian juga pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2012 ditarget menurun.
Melihat dari tabel
dibawah ini, pada untuk pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan dari
tahun 2011 sebesar Rp: 2.177.474.959.799,63
dan pada tahun 2012 naik menjadi sebesar Rp: 2.656.389.569.446,69. Sedangkan dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah malah menurun dan
realisasinya lebih kecil dari yang di targetkan.
Perbandingan
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Prop. Riau Ta 2011-2012
|
|||||||
No
|
Uraian
|
Target
|
%
|
Realisasi
|
%
|
||
2011
|
2012
|
2011
|
2012
|
||||
1
|
Pendapatan
Asli Daerah
|
1.732.696.559.179,83
|
2.181.221.661.379,00
|
25,89
|
2.177.474.959.799,63
|
2.656.389.569.446,69
|
21,99
|
2
|
Dana
Perimbangan
|
2.888.346.651.646,48
|
3.793.934.763.121,64
|
31,35
|
3.226.836.380.424,00
|
3.618.842.730.571,00
|
12,15
|
3
|
Lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah
|
3.473.322.000,00
|
664.273.709.000,00
|
19,03
|
3.473.322.000,00
|
639.784.644.000,00
|
18,32
|
Jumlah
Pendapatan
|
4.624.516.532.826,31
|
6.639.430.133.500,64
|
43,57
|
5.407.784.662.223,63
|
6.915.016.944.017,69
|
27,87
|
|
1. Belanja Daerah
Untuk
Belanja Daerah Prop. Riau pada Ta. 2012 setelah
perubahan realisaikan sebesar Rp: 6.666.599.516.067,29 atau 79,61%, lebih kecil
dari yang ditargetkan sebesar Rp: 8.378.811.701.788,19. Ini bisa di katakan
untuk penghematan belanja padahal alokasi anggaran yang lebih besar pada
belanja tidak langsung yang di peruntukan belanja pegawai sebesar Rp:
1.049.143.117.912,38 atau 90.90% dan belanja barang dan jasa sebesar
1.216.695.580.179,75. sedangkan belanja langsung untuk belanja Modal atau belanja program yang
notabene dinikmati oleh masyarakat luas hanya dianggarakan sebesar Rp:
1.961.665.412.098,00 atau 79,87%. Ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah buruk
dalam merealisasikan anggaran yang bisa dinikmati masyarakat, begitu juga dalam
merealisasikan anggaran untuk program yang sudah di anggarkan juga tidak 100%
dilaksanakan malah dengan alasan untuk penghematan anggaran yang tidak
memprioritskan kualitas dari setiap program. Kemudian Kecendrungan melakukan
mark up dan mark down anggaran untuk setiap pengadaan barang dan jasa juga
sering terjadi karna melihat anggaran untuk belanja barang dan jasa juga sangat
besar.
Jika
dibandingkan pada tahun 2011 jauh lebih kecil alokasi anggaran untuk belanja
daerah yaitu sebesar Rp: 4.264.819.457.766, namun juga
masih dalam tahap perbaikan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur baru.
Ini menggambarkan bahwa pemerintah tidak serius dalam meninggkatkan pembangunan
di Riau baik itu infrastruktur maupun akses dan mutu dari setiap anggaran yang
di alokasikan.
2. Urusan Pendidikan
Untuk
melaksanakan urusan pendidikan pada dinas pendidikan prop. Riau pada T.a 2012
di alokasikan anggaran yang di realisasikan untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp: 37.279.316.888 atau 79,34% dan belanja langsung sebesar Rp:
279.004.574.634 atau 72,37% dan belanja fisik sebesar 81,31%. Ini dapat
diapresiasi bahwa belanja yang lebih besar untuk pembangunan fisik fasilitas
pendidikan/infrastruktur namun yang menjadi catatan adalah untuk urusan
pendidikan di Prop. Riau masih pada tahap pembangunan infrastruktur belum lagi
atau jauh lebih anggaran untuk memberikan akses dan peningkatan mutu pendidikan
di propinsi riau seperti pemberian beasiswa dan pendidikan gratis untuk anak
kurang mampu serta pemberian fasilitas pendukung pendidikan.
Begitu
juga anggaran untuk belanja langsung yang direalisasikan jauh lebih kecil dari
yang ditargetkan yaitu sebesar Rp: 379.981.631.713 ini menggambarkan banyak
program yang tidak terserap sehingga ada pengurangan anggaran padahal masih
banyak ketersediaan fasilitas pendidikan yang jauh dari standard SPM. Ini
artinya tidak ada keseriusan pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu dari
pendidikan di Prop. Riau.
3. Urusan Kesehatan
Belanja
urusan Kesehatan anggaran yang di realisasikan dalam APBD Propinsi Riau Tahun
2012 sebesar Rp: 159.235.814.070,25 yang terdiri dari belanja tidak langsung
sebesar Rp: 33.999.349.355 atau sebesar 86,96% dan belanja langsung sebesar Rp:
110.095.027.117 atau sebesar 91,64% dan realisai fisik 96,05%. Begitu juga
besarnya belanja langsung pada Dinas Kesehatan Prop. Riau yang masih mengurusi
infranstruktur yang bisa dilihat hanya
pada rehabilitasi bukan menambah infrastruktur seperti puskesmas di desa-desa
yang kenyataannya belum ada, begitu juga dengan penyediaan fasilitas kesehatan
dan ketersediaan dokter dan bidan di desa-desa yang belum memenuhi standar SPM
Kesehatan serta askes masyarakat yang kurang mampu tidak di berikan sehingga
untuk berobat ke rumah sakit terbentur dengan masalah keuangan. Seharusnya
pemerintah lebih memprioritaskan hal tersebut bukan hanya semata mengurusi
perbaikan infranstruktur.
4. Urusan Pekerjaan Umum
Realisasi
anggran pada dinas pekerjaan umum prop. Riau tahun anggaran 2012 pemerintah
mengalokasikan sebesar Rp: 1.744.331.080.406, terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp: 61.071.357.865 atau
94,87% lebih kecil dari yang ditargetkan dan belanja langsung sebesar Rp:
1.412.229.379.920 atau 84,06% jauh lebih kecil dari yang ditargetkan. Dan
belanja fisik sebesar 98,81%. Pada belanja langsung yang jauh lebih kecil dari
yang ditarget yaitu sebesar Rp: 1.679.957.753.306, ini yang menjadi
ketidakseimbangan antara belanja progaram dengan peningkatan mutu
infranstruktur bahwa ketika realisasi jauh lebih kecil dari yang ditargetkan
ini menunjukan pemerintah untuk penghematan belanja padahal banyak belanja yang
tidak terserap.
0 komentar:
Posting Komentar